Yogyakarta, infojatim.com - Berani Transparan Mengungkap Membantu Yang Belum Terungkap.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) meraih apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Gubernur Khofifah Indar Parawansa saat menerima Piagam Penghargaan yang diberikan secara langsung Ketua KPK RI, Setyo Budianto dalam agenda kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Kepala Daerah untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Bebas Korupsi yang berlangsung di Jogja Expo Center, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada Rabu (19/03/2025). Foto: (Istimewa/Infojatim)
Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) kembali menunjukkan komitmennya dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan meraih apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Penghargaan ini diberikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Kepala Daerah untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Bebas Korupsi yang berlangsung di Jogja Expo Center, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada Rabu (19/03/2025).
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menerima Piagam Penghargaan sebagai peraih Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2024, Dengan Kategori Pemerintah Provinsi pada Wilayah Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK. Piagam penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua KPK RI, Setyo Budianto.
Sebagai informasi, Pemprov Jawa Timur berhasil meraih peringkat kedua dalam pencapaian IPKD dengan nilai 94 persen, jauh di atas rata-rata nasional yang hanya 76 persen.
"Alhamdulillah, capaian ini menunjukkan bahwa upaya kami dalam pencegahan korupsi telah membuahkan hasil yang signifikan. Penghargaan ini merupakan buah dari komitmen bersama seluruh perangkat daerah," ujar Gubernur Khofifah.
Selain Pemprov Jatim, tiga pemerintah kota di Jawa Timur juga mendapatkan penghargaan serupa, yaitu Kota Surabaya, Kota Blitar, dan Kota Mojokerto, yang berhasil meraih MCP tertinggi di tingkat kota.
Dalam kegiatan tersebut, Ketua KPK RI, Setyo Budianto, menekankan pentingnya integritas dalam mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintahan. "Integritas mudah diucapkan, tetapi sulit untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, seluruh kepala daerah harus menjaga dan menegakkan integritas dalam setiap langkah pemerintahan," kata Setyo.
Lebih lanjut, Ia juga mengingatkan kepala daerah untuk berani menolak dan melaporkan segala bentuk pemberian dari pihak luar yang berpotensi merusak integritas, serta menyoroti masalah Pokok-pokok Pikiran (Pokir) dan pengadaan barang dan jasa yang rentan terhadap penyalahgunaan jika tidak dikelola dengan integritas.
"Pintu depan mungkin tertutup rapat, namun jika pintu belakang dibuka, maka sistem tersebut tidak akan efektif," ujarnya.
Ketua KPK RI, Setyo Budianto, juga mengingatkan kepala daerah untuk selalu menjaga integritas dan bertanggung jawab dalam mengelola daerah.
"Kepala daerah seperti nahkoda atau pilot yang membawa penumpang, yaitu masyarakat, agar menuju tujuan yang baik," pungkasnya. (Red/Tim)
#KhofifahIndarParawansa #PemprovJatim #KPK #PencegahanKorupsi #TataKelolaPemerintahan #Integritas
Post a Comment