GRESIK, infojatim.com - Motto Berani Mengungkap Membantu Yang Belum Terungkap.
Kegiatan Penyampaian pendapat di muka umum yang dilaksanakan oleh Gerakan Penolak Lupa (GEPAL) yang bertempat di Kantor DPRD Gresik Jl KH Wachid Hasyim, No.5 Kebungson, Kec.Gresik Kab Gresik, dengan tema Carut Marut Penyaluran JPS APBD Kab Gresik dalam hal penanganan Covid-19 yang diikuti sekitar 100 Orang masa aksi dengan penanggung jawab Sdr,Saiful (Kordum GEPAL KC.), pada hari Senin 27 Juli 2020 Pukul 10.20 sd 12.25 WIB.
Dalam tuntutan giat tersebut sbb:
1.) Segera Cairkan BLT JPS APBD Tahap II dan III
2.) Perbaiki pendataan JPS yang masih banyak warga layak kriteria belum mendapatkan bantuan
3.) Penanganan Covid 19 di Kabupaten Gresik tidak serius karena tidak ada penanganan secara komprehensif salah satunya masih Mahalnya biaya Pendidikan di tengah Covid 19
4.) Menuntut adanya transparansi data perusahaan mana saja yang sudah tuntas melakukan Rapid Test secara mandiri sesuai dengan Perbup dan SE Bupati.
Adapun peralatan yang dipergunakan dalam Aksi tersebut dengan menggunakan Sepeda motor, Megaphone.spanduk.Bendera.Selebaran.Banner.APD ( Masker,Handsanitizer )
Dalam rute aksi yang ditempuh.oleh LSM GEPAL
- Kantor DPRD Gresik.
- Kantor Pemkab Gresik.
Sementara aksi massa tiba di depan kantor DPRD Kab. Gresik dengan melaksanakan orasi secara bergantian bahwa Kami Gepal ( Gerakan penolak lupa ) kecewa atas tidak meratanya penyaluran dana pendidikan dan BLT JPS APBD Kab Gresik dalam hal penaganan Covid-19 ini diakibatkan Pemkab dan DPRD Gresik tidak transparansi dalam pengelolahan APBD Kab. Gresik, " Ujar, " dari para pendemo.
Inilah bentuk ketidak becusan pemerintah. Apa yang dilakukan DPRD dalam penyaluran BLT tahap ll dan lll JPS APBD selama Pandemi Covid-19. tetapi buktinya Pemkab dan DPRD Kab. Gresik cuma omong kosong,sehingga terjadi carut marut dalam penyaluranya, " Pungkasnya, "
Pemkab dan DPRD Kab. Gresik tidak ada daya dan upaya konkret untuk untuk menyelesaikan carut marutnya penyaluran BLT JPS APBD Kab. Gresik dalam penanganan Covid-19 ini.
Pemkab dan DPRD Kab. Gresik tidak mengelola APBD Kab. Gresik dengan baik dan tidak transparansinya dalam pengelolahan anggaran.
E..Kali lamong itu juga harus di selesaikan dikarenakan itu cuma janji janji sampai sekarang yang belum terealisasikan, " Imbuhnya, "
Selanjutnya Massa aksi GEPAL ( gerakan penolak lupa ) Menuju ke kantor Bupati, dan langsung melaksanakan orasi secara bergantian bahwa
- Bantuan langsung Tunai (BLT) jaring pengaman sosial (JPS) yang bersumber dari APBD Kab Gresik untuk warga miskin terdampak Covid 19 hingga kini dicairkan 1 tahap padahal semestinya bantuan senilai 600 ribu per KK tersebut diberikan selama 3 bulan, " Tuturnya, "
Selain itu banyaknya laporan ataupun aduan masyarakat ke rumah GEPAL perihal belum menerima bantuan BLT,JPS padahal mereka belum mendapat bantuan sosial dan bantuan penanggulangan dampak Covid 19 dari Sumber APBD Provinsi maupun APBN yang seharusnya menjadi tanggung jawab Pemda Gresik.
Sementara dalam masa aksi GEPAL ditemui oleh :
1.). Ir Sentot Supriyohadi, MM (Ka Dinas Sosial Kab.Gresik)
2.) Drs. Darman, MM (Ka Kesbangpol Kab.Gresik)
3.) Joyo Pranoto, ST., M.Si (Bapeda Kab.Gresik) Dengan
Membuat Surat Pernyataan Sikap
- Pembacaan Surat pernyataan sikap oleh Drs. Darman, MM (Ka Kesbangpol Kab.Gresik), setelah membuat surat pernyataan sikap akhirnya Masa aksi membubarkan diri dan Selama giat berjalan aman tertib dan lancar dengan pengamanan dari Polri dan TNI, Satpol PP.
Bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh LSM Gerakan Penolak Lupa (GEPAL) adalah menuntut segera memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Jaring Pengaman Sosial (JPS) tahap II dan III serta keringanan biaya pendidikan ditengah Covid 19.
Penulis Arifin S.Zakaria infojatim.com ( Pendiri Penanggung Jawab Redaksi)
Post a Comment