Kegiatan dengar pendapat ini juga dihadiri manajemen GJT, perwakilan pengusaha pelabuhan, PT.Pelindo III, KSOP, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan sejumlah anggota dewan.
Pertemuan yang dilakukan di Ruang Paripurna DPRD Gresik itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Gresik, Fandi Ahmad Yani. Titik Parwati Hesti, salah satu warga mengatakan warga resah dengan adanya bongkar muat batubara. Ia takut itu berdampak bagi kesehatan warga.
Kami mohon demi kesehatan warga, demi kesehatan anak-anak kami agar bongkar batu bara direlokasi. Sementara bongkar lain seperti log, pupuk, dan lain tetap di GJT," kata Titik. Menanggapi hal tersebut .
Direktur Keuangan dan Operasional PT. GJT Edy Hidayat menyatakan bahwa perizinan GJT sebenarnya sudah memenuhi syarat. Mulai analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) 1997 dari Dishub Jakarta, juga dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Hasil tes udara batu bara di bawah baku mutu. Mungkin persoalan tak diketahui oleh masyarakat secara individu," imbuhnya. Meski berlangsung hingga sore hari, namun rapat hearing tidak mencapai kesepakatan. Sehingga akan dijadwalkan ulang. Ketua DPRD Gresik, Fandi Akhmad Yani mengusulkan agar GJT relokasi atau pindah ke lokasi lain yang tidak mengganggu masyarakat, seperti di kawasan JIIPE.Sampai berita ini diturunkan, Kamis ( 30/1/2020) .
Pelabuhan tak hanya di GJT. Ada Pelabuhan Maspion, Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), dan lainnya. Namun, yang selalu ada masalah di Gresik Jasa Tama (GJS). Apa karena keberadaan pelabuhan dekat dengan permukiman?," ungkapnya.
Penulis = NF Pendiri dan Penanggung jawab redaksi infojatim.com = Arifin s.zakaria
Post a Comment