GRESIK - Deputi Informasi dan Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Drs. Hari Budiono mendatangi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Jum'at (6/4/2018).
Pejabat KPK tersebut didampingi oleh 2 orang dari Direktorat Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Budi Santoso SH dan Fredy Reinaldo. Mereka diterima oleh Kepala DPMPTSP, Mulyanto di Ruang Rapat lantai I pada kantor Dinas tersebut.
Datang ke Gresik, Pejabat KPK tersebut juga menghadirkan para Kepala Dinas Perijinan dari 9 Kabupaten/Kota se Jawa Timur. Mereka adala para Pejabat perijinan dari Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto dan Kabupaten Bangkalan.
Dikatakan oleh Budi Santoso, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) punya aplikasi 'Jaga' yaitu layanan informasi masyarakat yang bisa diunduh di playstore. Kerena aplikasi inilah Pejabat KPK ini datang ke Gresik dan mengumpulkan para Kepala Perijinan dari 9 Kabupaten Kota dari sekitar Gresik.
Aplikasi ini merupakan salah satu layanan dan informasi public yang transparan. Ada 4 menu informasi yang bisa diakses yaitu Jaga Pendidikan, Jaga Kesehatan, Jaga Perizinan dan Jaga Desa. Untuk jaga Perizinan yaitu segala sesuatu tentang perizinan. Melalui aplikasi ini semua layanan PTSP harus terbuka. Sehingga masyarakat tahu betul tentang layanan public pemerintah.
Saat membuka aplikasi Jaga perijinan link Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Gresik. Deputi Informasi dan Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Drs. Hari Budiono menyatakan bagus. Semua data terupdate lengkap. Dibanding milik dari 9 Kabupaten kota lain di sekitar Gresik. Gresik dinyatakan yang paling lengkap.
Masih menurut Hari Budiono, Pertemuan ini sebagai sosialisasi implementasi pencegahan korupsi melalui strategi platform 'jaga'. Jaga adalah aplikasi yang dibuat KPK dan bisa diunduh di playstore.
"Kami menghadirkan para Perwakilan dari Dinas Perijinan di 9 Kabupaten Kota di Jawa Timur ini untuk melengkapi data dan informasi yang di link pada aplikasi jaga milik KPK. Perizinan harus sesuai standarp operasional serratus persen. Tujuan kami yaitu menuju Jawa Timur bersih dari korupsi" katanya.
Melihat perkembangan perijinan di Gresik, Pejabat KPK tersebut mengaku terkesan. Dia menyatakan terkesan karena di Gresik mempunyai jumlah paling besar pada izin industry.
Kepala Dinas DPMPTSP, Mulyanto mengatakan jumlah sertifikat ijin yang telah dikeluarkan pada tahun 2016 sebanyak 8691 izin dan pada tahun 2017 izin yang dikeluarkan sebanyak 8178 izin.
"Saat ini ada 84 jenis perijinan yang ditangani dan 20 perijinan diantaranya telah online. Bahkan mulai April 2018 perijinan jasa konstruksi sudah harus seratus persen online" ujarnya bangga.
ARZ Team
Post a Comment