SURABAYA infonatim.com - Sebentar lagi jawa timur akan melaksanakan pesta demokrasi yaitu pilihan gubernur dan wakil gubernur, kita sering menyaksikan dibeberapa daerah, sejumlah calon kepala daerah diamankan KPK dengan sangkaan suap. Sebagian duit ditengarai masuk untuk ranah pilkada. Akibat dari biaya politik yang sangat tinggi jadi pemicunya.
Ketua Umum JCW (Jatim Corruption Watch) Provinsi Jawa timur Prof.Dr.Kyai,M.Muzakkin,M.pdi,MH (Gus Zakky), mengatakan, JCW bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) siap kawal Pilgub (Pilihan Gubernur) Jatim agar bebas dari money politik, karena menurutnya "Pilihan gubernur dan wakil gubernur dijatim ini harus bisa jadi contoh daerah lain, keduanya adalah calon terbaik dari NU, yaitu Gus Ipul dan Bu Khofifah, masing-masing dibesarkan dari kalangan pesantren, diharapkan benar-benar bisa bersih dari money politik, karena kita tau didaerah lain mulai dari calon gubernur, calon bupati dan wali kota, sudah banyak yang ditangkap oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) gara-gara korupsi, hal ini jangan sampai terjadi pada kedua pasangan ini, tuturnya saat ditemui awak media dikantor JCW Surabaya (jum'at 14/04/18).
Selain itu kata Gus Zakky, Pria yang juga ketua pusat BPAN RI (Badan Penyelamat Aset Negara Republik Indonesia) ini mengatakan,"Walaupun sudah menjadi budaya dimana-mana, bahwa pilihan kepala daerah rawan dengan money politik, hal ini jangan sampai terjadi di jawa timur, oleh karena itu JCW bersama KPK dan dukungan dari semua elemen masyarakat benar-benar bisa mengawalnya, karena tidak bisa persoalan ini sepenuhnya diserahkan kepada Panwas", terangnya.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengungkapkan, dari hasil analisis KPK, calon kepala daerah bisa mengeluarkan uang mulai Rp 7 miliar hingga ratusan miliar.
"Banyak yang tersangkut karena biaya pilkada yang mahal bisa sampai Rp 20-30 miliar untuk kabupaten/kota, cagub bisa ratusan miliar. Sementara dari hasil analisis kami calon kepala daerah rata rata mengeluarkan Rp 7-9 miliar, ada yang di atas rata rata harta kekayaannya," urai Basaria dalam pembekalan calon kepala daerah se-Jatim di Gedung Negara Grahadi Jl Gubernur Suryo, Surabaya, Kamis (4/18).
Sedangkan modus calon kepala daerah baru, kata Basaria, akan memberikan janji pemberian fee proyek mulai 10-15 persen jika terpilih. "Kalau petahana melalui para kepala dinas, termasuk mahar politik," tambah perempuan pertama yang jadi pimpinan KPK ini.
Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah kepala daerah dan calon kepala daerah diamankan KPK. Di antaranya 2 cawalkot Malang, Moch Anton dan Yaqud Ananda Gudban alias Nanda. Terakhir Bupati Bandung Barat Abu Bakar jadi tersangka suap, Rabu (11/4). Dana diduga dipakai kampanye istrinya, Elin Suharliah, yang maju sebagai bupati Bandung Barat.
Pembekalan dihadiri pasangan cagub-cawagub Jatim Khofifah-Emil Dardak dan Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Puti Guntur, cawalkot-calon wakil wali kota, dan cabup-cawabup. Juga hadir KPU dan Mendagri Tjahjo Kumolo. Gubernur Soekarwo yang tengah bertugas di India diwakili Pelaksana Harian (Plh) Sekda, Ahmad Sukardi.
Selain pembekalan, acara juga diisi penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) cagub dan cawagub Jatim.
Apapun alasanya, pelaksanan demokrasi ini tidak boleh ternodai oleh pihak-pihak tertentu atau oknum yang tidak bertanggungjawab, karena bila ini benar terjadi, dikhawatirkan korupsi tambah akan semakin parah, karena yang jadi pasti ingin mengembalikan modalnya, demikian kata Gus Zakky yang juga pimpinan pondok pesantren khusus rehabilitasi sakit jiwa pecandu narkoba, mantan preman dan anak jalanan, "Dzikrussyifa' Asma'berojomusti" Lamongan, Jawa timur ini, dalam mengakhiri pembicaraanya.
SuaraJCWnews/kikiJCW/Partner ARZ Team
Post a Comment