Semarang – Kepala Desa dan jajarannya diminta menyusun strategi besar untuk membangun wilayahnya. Identifikasi seluruh persoalan yang ada, dan selesaikan secara terstruktur sesuai prioritas.
"Jangan pernah bermimpi persoalan selesai besok pagi atau bisa selesai sampai satu tahun. Tidak. Tidak akan selesai. Jadi, bapak/ ibu (kepala desa) harus memrogramkan ini dengan baik," tegas Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP, saat membuka Rapat Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah di Hotel Patra Jasa, Senin (15/02/16) malam.
Menurutnya, melalui program kegiatan yang terstruktur apik, setidaknya dalam tiga tahun baru dapat dirasakan kemajuan dan kegunaannya untuk masyarakat. Karenanya, diperlukan konsistensi dan keseriusan dalam membangun daerah masing-masing, demi terwujudnya masyarakat Jawa Tengah yang berdikari.
Ditambahkan, kemiskinan masih menjadi persoalan di Jawa Tengah, mengingat angka kemiskinan masih sekitar 4 juta jiwa. Sudah menjadi kewajiban pemerintah desa untuk ikut mengentaskan kemiskinan mengingat seluruh warga miskin berada dalam koordinasi desa. Terlebih, dengan banyaknya anggaran yang masuk ke desa, sebagai realisasi pemberlakuan Undang-undang Desa.
Karenanya, imbuh Ganjar, tata kelola pemerintah yang baik mutlak dilakukan. Pemerintah di level desa diminta mulai menerapkan tata kelola yang bersih, memberikan pelayanan prima, serta merespons cepat terhadap persoalan yang muncul.
Tentunya, semua dilakukan dengan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki. Agar semua tahu dan tersampaikan dengan baik, sistem informasi desa segera dibereskan. Jangan bingung masalah software, sebab pemerintah provinsi yang akan menyiapkan programnya.
"Tinggal kita buka, sesuaikan dengan nomenklatur di masing-masing daerah. Alhamdulillah, sudah banyak desa yang punya website, melalui sosial media melaporkan kondisi daerahnya ke saya," katanya.
Transparansi, tutur gubernur, mutlak dikedepankan para kepala desa. Jangan sampai ada masyarakat yang tidak bisa mengakses anggaran maupun pembangunan yang dilangsungkan.
Sampaikan kepada warga, seperti apa aturan dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/ kota, hingga desa. Buat konsensus, komitmen, dan kesepakatan bersama untuk membangun daerahnya.
Jika memungkinkan, lakukan pengembangan desa sesuai potensi yang dimiliki. Bisa dari aspek wisata, one village one product (OVOP), Badan Usaha Milik Desa (BUM Des), dan sebagainya.
"Tapi, saya minta minimal pangan cukup. Cukupi pangan di desa. Pesan Pak Jokowi, duitnya jangan keluar. Ya mutar di desa," ujar mantan Ketua Komisi II DPR RI tersebut.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Plt Kepala Bapermades Jawa Tengah, Dra Emma Rachmawati MHum mengatakan kegiatan rakor selama tiga hari tersebut akan diisi dengan pembekalan materi dari para pembicara yang mumpuni dan berkompeten. Seperti misalnya dari Kemendagri, perwakilan pemerintah desa, LSM, dan juga dari Apdesi.
"Nanti ada dari perwakilan Kebumen yang punya pengalaman bagus dalam mengimplementasikan undang-undang desa. Termasuk juga nantinya disini akan semakin dipadatkan pula hal-hal pokok yang sudah disampaikan bapak gubernur," katanya.
Emma menambahkan, kegiatan rakor tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung visi pemerintahan provinsi yaitu Jateng Berdikari sebagai wujud implementasi misi ke-6 RPJMD Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat.
Karenanya, diperlukan peningkatan sarana prasarana dasar berbasis pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan partisipatif masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pengawasan, sampai dengan pemeliharaan dan pengembangan.
Sumber : (humas jateng)
Post a Comment