SURABAYA - Salah satu faktor banyaknya generasi muda yang terbujuk dan akhirnya bergabung dengan gerakan-gerakan radikal adalah karena mereka tidak diberdayakan, tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan. SMK mini adalah solusi yang tepat untuk mencegah hal tersebut sekaligus memberikan mereka kesempatan untuk menatap masa depan yang lebih baik.
"Karena itu, kami sangat getol membangun SMK mini dan Balai Latihan Kerja (BLK) Plus. Diharapkan, ada potensi 24.300 tenaga kerja siap pakai yang memiliki sertifikasi internasional. Jika sudah dipastikan dapat pekerjaan dan hidupnya sejahtera, tentu mereka tidak akan lagi kepikiran bergabung dengan gerakan-gerakan radikal"
Demikian yang disampaikan Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo saat membuka Forum Silaturahmi Bidang Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta se-Jatim dengan tema "Pembinaan Ormawa dan Pendidikan Bela Negara" di Universitas PGRI Adi Buana (UNIPA) Surabaya, Kamis (21/01/16).
Pakde Karwo mengatakan, berdasarkan data, 49% tenaga kerja hanya lulusan SD, karena itu mereka sangat mudah dirayu dan diajak bergabung dengan gerakan-gerakan radikal. "Jadi fokus kita kedepan adalah human development, 49% tenaga kerja itu harus dididik dan ditingkatkan kualitasnya, salah satunya melalui SMK mini dan BLK Plus" katanya.
Sejak 2014, Pemprov Jatim telah membangun 170 SMK mini dan BLK Plus berstandar internasional diseluruh Jatim, sebagian besar bekerja sama dengan pondok pesantren. Pada tahun ini, ditargetkan ada 100 SMK mini baru.
"Karena itu, kami sangat getol membangun SMK mini dan Balai Latihan Kerja (BLK) Plus. Diharapkan, ada potensi 24.300 tenaga kerja siap pakai yang memiliki sertifikasi internasional. Jika sudah dipastikan dapat pekerjaan dan hidupnya sejahtera, tentu mereka tidak akan lagi kepikiran bergabung dengan gerakan-gerakan radikal"
Demikian yang disampaikan Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo saat membuka Forum Silaturahmi Bidang Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta se-Jatim dengan tema "Pembinaan Ormawa dan Pendidikan Bela Negara" di Universitas PGRI Adi Buana (UNIPA) Surabaya, Kamis (21/01/16).
Pakde Karwo mengatakan, berdasarkan data, 49% tenaga kerja hanya lulusan SD, karena itu mereka sangat mudah dirayu dan diajak bergabung dengan gerakan-gerakan radikal. "Jadi fokus kita kedepan adalah human development, 49% tenaga kerja itu harus dididik dan ditingkatkan kualitasnya, salah satunya melalui SMK mini dan BLK Plus" katanya.
Sejak 2014, Pemprov Jatim telah membangun 170 SMK mini dan BLK Plus berstandar internasional diseluruh Jatim, sebagian besar bekerja sama dengan pondok pesantren. Pada tahun ini, ditargetkan ada 100 SMK mini baru.
Rata-rata ada 3 kompetensi keahlian yang bisa dipelajari, diantaranya teknologi dan rekayasa, teknologi informasi dan komunikasi, kesehatan, agrobisnis dan agroteknologi, perikanan dan kelautan, bisnis dan manajemen, dan pariwisata.
"Sebagai aksi pendukung, kami juga telah mengirim SDM ke Jerman, negara dengan standarisasi produk paling tinggi pada 2013, bekerjasama dengan Osaka untuk Model Mobio Higashi Osaka pada 2014, serta rencana kerjasama dengan Australia Barat dan Inggris untuk pendidikan vokasional berstandar internasional" lanjut Pakde Karwo.
"Sebagai aksi pendukung, kami juga telah mengirim SDM ke Jerman, negara dengan standarisasi produk paling tinggi pada 2013, bekerjasama dengan Osaka untuk Model Mobio Higashi Osaka pada 2014, serta rencana kerjasama dengan Australia Barat dan Inggris untuk pendidikan vokasional berstandar internasional" lanjut Pakde Karwo.
Hasilnya, tawaran kerjasama perekrutan para lulusan SMK mini tersebut berdatangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Dari dalam negeri, Jatim dipercaya menjadi pilot project untuk sistem Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yang digagas oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI.
Hal itu disampaikan sendiri oleh Menteri Tenaga Kerja RI, Hanif Dhakiri ketika berkunjung ke Ruang Kerja Gubernur Jatim, Jumat (10/4) tahun lalu. Sedangkan dari luar negeri, Jerman telah menawarkan 6 juta lowongan kerja bagi lulusan SMK mini asal Jatim. Tawaran kerjasama itu, disampaikan oleh Lembaga Pendidikan Kejuruan Andreas Gosche dan dipertegas oleh Atase Pendidikan dan kebudayaan Jerman Prof. Dr. rer.nat Agus Rubiyanto kepada Pakde Karwo pada acara pembukaan Seminar Nasional Harmonisasi Pendidikan Vocational dengan Dunia/ industry di Jawa Timur, di Hotel Bumi, Jl. Basuki Ranmad Surabaya, Kamis (11/9) 2014.
Melihat prospek yang cerah tersebut, Pakde Karwo minta Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta untuk dapat menerima lulusan SMK. Pasalnya, kedepan program Pemprov dalam pembangunan berkelanjutan berfokus pada pendidikan vokasional, dimana diharapkan rasio perbandingan SMK : SMA adalah 70:30.
"Kami harap PTN dan PTS juga menerima lulusan SMK, agar anak-anak tidak hanya memilih meneruskan ke SMU, jika hanya menerima lulusan SMU, tentu anak-anak akan memilih meneruskan ke SMU. Padahal prospek SMK sangat bagus, kita sudah bekerjasama dengan Jerman, Australia, dan Inggris untuk penyerapan tenaga kerja lulusan SMK mini" katanya.
"Sekali lagi, saya harap PTN dan PTS untuk menerima lulusan SMK, jika kita tidak merubah sistem pendidikan kita dengan berpihak pada pendidikan vokasional, maka pada 2035 akan ada 12 juta bonus demografi kita, bukan tidak mungkin akan muncul banyak gerakan-gerakan radikal baru, tapi jika kita bisa serap tenaga kerja dengan baik, mereka tidak akan bergabung ke gerakan-gerakan radikal tersebut" pungkasnya.
Senada dengan Pakde Karwo, Ketua FORMA Jatim, M. Saleh, M.Si mengatakan, bangsa ini sudah kedatangan problematika baru, baik dalam skala nasional maupun di Jatim sendiri, seperti gerakan-gerakan radikal. "Ini harus kita cegah supaya tidak semakin menyebar, sudah banyak adik-adik mahasiswa kita yang hilang" katanya.
Hal itu disampaikan sendiri oleh Menteri Tenaga Kerja RI, Hanif Dhakiri ketika berkunjung ke Ruang Kerja Gubernur Jatim, Jumat (10/4) tahun lalu. Sedangkan dari luar negeri, Jerman telah menawarkan 6 juta lowongan kerja bagi lulusan SMK mini asal Jatim. Tawaran kerjasama itu, disampaikan oleh Lembaga Pendidikan Kejuruan Andreas Gosche dan dipertegas oleh Atase Pendidikan dan kebudayaan Jerman Prof. Dr. rer.nat Agus Rubiyanto kepada Pakde Karwo pada acara pembukaan Seminar Nasional Harmonisasi Pendidikan Vocational dengan Dunia/ industry di Jawa Timur, di Hotel Bumi, Jl. Basuki Ranmad Surabaya, Kamis (11/9) 2014.
Melihat prospek yang cerah tersebut, Pakde Karwo minta Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta untuk dapat menerima lulusan SMK. Pasalnya, kedepan program Pemprov dalam pembangunan berkelanjutan berfokus pada pendidikan vokasional, dimana diharapkan rasio perbandingan SMK : SMA adalah 70:30.
"Kami harap PTN dan PTS juga menerima lulusan SMK, agar anak-anak tidak hanya memilih meneruskan ke SMU, jika hanya menerima lulusan SMU, tentu anak-anak akan memilih meneruskan ke SMU. Padahal prospek SMK sangat bagus, kita sudah bekerjasama dengan Jerman, Australia, dan Inggris untuk penyerapan tenaga kerja lulusan SMK mini" katanya.
"Sekali lagi, saya harap PTN dan PTS untuk menerima lulusan SMK, jika kita tidak merubah sistem pendidikan kita dengan berpihak pada pendidikan vokasional, maka pada 2035 akan ada 12 juta bonus demografi kita, bukan tidak mungkin akan muncul banyak gerakan-gerakan radikal baru, tapi jika kita bisa serap tenaga kerja dengan baik, mereka tidak akan bergabung ke gerakan-gerakan radikal tersebut" pungkasnya.
Senada dengan Pakde Karwo, Ketua FORMA Jatim, M. Saleh, M.Si mengatakan, bangsa ini sudah kedatangan problematika baru, baik dalam skala nasional maupun di Jatim sendiri, seperti gerakan-gerakan radikal. "Ini harus kita cegah supaya tidak semakin menyebar, sudah banyak adik-adik mahasiswa kita yang hilang" katanya.
Sumber : ( humas jatim )
Post a Comment