SURABAYA - Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Gabungan Pengusaha Konstruksi (Gapensi) Prov. Jatim harus memperkuat perannya untuk menguasai pasar dalam negeri.
"Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi pasar konstruksi terbesar di ASEAN yakni mencapai lebih dari 70 persen. Untuk itu, perlu peran yang kuat untuk mengisi pasar yang besar di dalam negeri," ujar Wakil Gubernur Jatim Drs. H. Saifullah Yusuf saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) VIII Gabungan Pengusaha Konstrusi (Gapens) Prov. Jatim di Ballroom Hotel Shangri-La Surabaya, Selasa (19/01/15).
Ia mengatakan, kontribusi konstruksi menjadi contributor terbesar keempat dari PDRB Jatim setelah sektor industri, perdagangan dan pertanian. Pada tahun 2013, kontribusi sektor konstruksi mencapai 9,22 persen.
"Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi pasar konstruksi terbesar di ASEAN yakni mencapai lebih dari 70 persen. Untuk itu, perlu peran yang kuat untuk mengisi pasar yang besar di dalam negeri," ujar Wakil Gubernur Jatim Drs. H. Saifullah Yusuf saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) VIII Gabungan Pengusaha Konstrusi (Gapens) Prov. Jatim di Ballroom Hotel Shangri-La Surabaya, Selasa (19/01/15).
Ia mengatakan, kontribusi konstruksi menjadi contributor terbesar keempat dari PDRB Jatim setelah sektor industri, perdagangan dan pertanian. Pada tahun 2013, kontribusi sektor konstruksi mencapai 9,22 persen.
Sedangkan tahun 2014 meningkat menjadi 9,47 persen. Untuk pertumbuhan sektor industri sendiri di Jatim, tahun 2013 mencapai 8,06 persen, dan tahun 2014 mencapai 5,44 persen.
"Kinerja sektor industri mulai bergairah lagi pasca konstruksi di periode tahun 2014. Hal ini yang membuat optimis terhadap Gapensi untuk ikut berperan aktif dalam MEA dan mengembangkan perekonomian Jatim. sebagai pelaku ekonomi di bidang usaha jasa pelaksanan konstruksi, Gapensi wajib berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi." kata Gus Ipul sapaan lekatnya.
Menurutnya, Pemprov Jatim terus mendorong peran sektor konstruksi di Jatim. Beberapa arah kebijakan pembinaan jasa konstruksi dilakukan antara lain meningkatkan pembinaan usaha jasa konstruksi nasional yang kompetitif, profesional dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional dan internasional, meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengadaan jasa konstruksi bebas KKN, meningkatkan kompetensi tenaga kerja konstruksi yang profesional, serta mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif melalui koordinasi antar sektor termasuk dukungan permodalan.
Selain itu, Gus Ipul mengingatkan kepada pengurus Gapensi Prov. Jatim yang barus untuk mempersiapkan sektor konstruksi Jatim dalam menghadapi MEA. Selain perkuat peran dalam pasar dalam negeri, sektor konstruksi harus melakukan sertifikasi terhadap perusahaan maupun pekerjanya (sumber daya manusia).
Di banyak sektor usaha, ketenagakerjaan merupakan sarana penghasil produktivitas dan harga yang kompetitif. SDM juga salah satu penentu kualitas barang dan jasa yang diperjualbelikan berbekal keterampilan dan pengetahuan mereka.
"Kinerja sektor industri mulai bergairah lagi pasca konstruksi di periode tahun 2014. Hal ini yang membuat optimis terhadap Gapensi untuk ikut berperan aktif dalam MEA dan mengembangkan perekonomian Jatim. sebagai pelaku ekonomi di bidang usaha jasa pelaksanan konstruksi, Gapensi wajib berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi." kata Gus Ipul sapaan lekatnya.
Menurutnya, Pemprov Jatim terus mendorong peran sektor konstruksi di Jatim. Beberapa arah kebijakan pembinaan jasa konstruksi dilakukan antara lain meningkatkan pembinaan usaha jasa konstruksi nasional yang kompetitif, profesional dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional dan internasional, meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengadaan jasa konstruksi bebas KKN, meningkatkan kompetensi tenaga kerja konstruksi yang profesional, serta mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif melalui koordinasi antar sektor termasuk dukungan permodalan.
Selain itu, Gus Ipul mengingatkan kepada pengurus Gapensi Prov. Jatim yang barus untuk mempersiapkan sektor konstruksi Jatim dalam menghadapi MEA. Selain perkuat peran dalam pasar dalam negeri, sektor konstruksi harus melakukan sertifikasi terhadap perusahaan maupun pekerjanya (sumber daya manusia).
Di banyak sektor usaha, ketenagakerjaan merupakan sarana penghasil produktivitas dan harga yang kompetitif. SDM juga salah satu penentu kualitas barang dan jasa yang diperjualbelikan berbekal keterampilan dan pengetahuan mereka.
Gus Ipul berpendapat memang tidak selayaknya pasar tenaga kerja domestik dipenuhi warga asing. Tak semata karena mereka membawa investasi ke Indonesia lantas SDM yang dipakai bukanlah orang lokal.
Sementara itu, Ketua Umum Badan Pimpinan Daerah (BPD) Gapensi Prov. Jatim Ir. H. Muhammad Amin mengatakan, pada Musda VIII Gapensi Prov. Jatim, pihaknya akan meminta masukan pemerintah terkait kelangkaan pasir, buntut kasus di Lumajang yang masih menjadi masalah serius bagi proyek-proyek kontruksi di Jatim.
Kalangan pengusaha jasa kontruksi menyebut, persoalan ini merupakan ancaman serius terhadap kelancaran pekerjaan kontruksi. Sebab, masalah ini menjadi isu strategis yang bakal menjadi pembahasan utama para pengusaha jasa kontruksi yang tergabung dalam Gapensi pada Musda VIII Gapensi Jawa Timur.
Selain itu, Perusahaan konstruksi BUMN diharapkan tidak mengerjakan proyek konstruksi bernilai di bawah Rp. 50 miliar. Proyek tersebut sebaiknya dikerjakan oleh kontraktor swasta. Ini bermaksud menghindarkan BUMN serta anak cucunya mencaplok pasar kontraktor kecil.
Pihaknya juga menyoroti tentang penertiban pabrikan. Untuk Pemprov Jatim diharapkan dapat melakukan penertiban pabrikan yang sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Sehingga hasil konstruksi dapat berdiri dengan baik dan sesuai SNI.
Musda VIII Gapensi Prov. Jatim bertema "Meningkatkan Etika Profesi dalam Menyongsong Pembangunan Infrastruktur dan Regulasi" dilaksanakan selama tiga hari yakni 18-20 Januari 2016. Musda diikuti sekitar 150 peserta dari perwakilan Badan Pimpinan Cabang (BPC) Gapensi se-Jatim, menjadi ajang lima tahunan organisasi Gapensi di tingkat Provinsi sesuai dengan amanat AD/ART.
Sementara itu, Ketua Umum Badan Pimpinan Daerah (BPD) Gapensi Prov. Jatim Ir. H. Muhammad Amin mengatakan, pada Musda VIII Gapensi Prov. Jatim, pihaknya akan meminta masukan pemerintah terkait kelangkaan pasir, buntut kasus di Lumajang yang masih menjadi masalah serius bagi proyek-proyek kontruksi di Jatim.
Kalangan pengusaha jasa kontruksi menyebut, persoalan ini merupakan ancaman serius terhadap kelancaran pekerjaan kontruksi. Sebab, masalah ini menjadi isu strategis yang bakal menjadi pembahasan utama para pengusaha jasa kontruksi yang tergabung dalam Gapensi pada Musda VIII Gapensi Jawa Timur.
Selain itu, Perusahaan konstruksi BUMN diharapkan tidak mengerjakan proyek konstruksi bernilai di bawah Rp. 50 miliar. Proyek tersebut sebaiknya dikerjakan oleh kontraktor swasta. Ini bermaksud menghindarkan BUMN serta anak cucunya mencaplok pasar kontraktor kecil.
Pihaknya juga menyoroti tentang penertiban pabrikan. Untuk Pemprov Jatim diharapkan dapat melakukan penertiban pabrikan yang sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Sehingga hasil konstruksi dapat berdiri dengan baik dan sesuai SNI.
Musda VIII Gapensi Prov. Jatim bertema "Meningkatkan Etika Profesi dalam Menyongsong Pembangunan Infrastruktur dan Regulasi" dilaksanakan selama tiga hari yakni 18-20 Januari 2016. Musda diikuti sekitar 150 peserta dari perwakilan Badan Pimpinan Cabang (BPC) Gapensi se-Jatim, menjadi ajang lima tahunan organisasi Gapensi di tingkat Provinsi sesuai dengan amanat AD/ART.
Sumber : ( Humas Jatim )
Post a Comment