GRESIK - Peran perempuan sangat penting dalam kemajuan pembangunan di Jatim. Perempuan mampu memperhatikan kesejahteraan keluarga, sehingga kebijakan pengarustamaan gender menjadi sebuah prioritas pembangunan.
"Perempuan mengalokasikan sebagian besar penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Semakin besar penghasilan perempuan, semakin kecil kemungkinan anak-anak menderita kekurangan gizi," kata Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo saat Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tim Penggerak PKK Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Tahun 2015 bertema "Gerakan PKK Siap Mendukung Program Pemerintah dalam Upaya Mencapai Keluarga Sejahtera" di Hotel Utami Sidoarjo, Rabu (2/12).
Ia mengatakan, perempuan mampu menjadi akuntan keluarga, penanggung jawab pekerjaan domestik, menjadi simpul jaringan sosial untuk transfer sosial pada masa kritis dan krisis. Sehingga perempuan harus digerakkan menjadi potensi ekonomi. "Perempuan memiliki sifat yang prudent atau hati-hati, dan keluarga dipentingkan. Cenderung manajemen keuangan perempuan lebih aman. Ibu-ibu PKK menjadi motor penggerak para perempuan untuk meningkatkan perkeonomian keluarga, " tambah Pakde Karwo sapaan lekatnya.
Di Jatim, peran perempuan mampu dikawal dengan baik oleh Tim Penggerak (TP) PKK yang berfokus dalam pembangunan keluarga. TP PKK provinsi dan kabupaten/kota mampu bersinergi dengan Pemprov Jatim seperti menurunkan angka kematian anak, menurunkan angka kematian ibu, dan meningkatkan kesehatan ibu.
Dalam paparannya, Pakde Karwo menjelaskan, Pemprov Jatim terus mendorong dan memfasilitasi upaya penghapusan gender yang mengakibatkan terjadinya kemiskinan dan pemiskinan perempuan melalui Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) penanggulangan feminisasi kemiskinan (PFK).
Sasaran Jalin Matra PFK yakni kepala rumah tangga perempuan (KRTP) sebanyak 152.343 rumah tangga, usia produktif (15-65 tahun sebanyak 129.904 rumah tangga, anggota rumah tangga (ART) lebih dari 1 orang sebanyak 126.293 rumah tangga, dan KRTP per desa minimal 20 rumah tangga.
Arah kebijakan pemberdayaan dan perlindungan perempuan juga dilakukan dengan meningkatkan dan memperluas jaringan usaha dan akses permodalan bagi perempuan melalui pengembangan koperasi wanita dan lembaga keuangan mikro (LKM) fungsional, mengoptimalkan peran perempuan dalam pengembangan usaha ekonomi produktif melalui berbagai pelatihan keterampilan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas usaha ekonomi perempuan.
Selain itu, pemprov memperkuat manajemen kelembagaan ekonomi perempuan untuk meningkatkan efisiensi skala usaha ekonomi kaum perempuan, meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana dalam rangka penguatan dan pengembangan kaum perempuan.
Untuk perkuatan ekonomi perempuan dilakukan melalui pemberdayaan koperasi wanita berbasis fungsional guna meningkatkan aktivitas perempuan dalam usaha ekonomi dengan target 1500 kopwan setiap tahun, serta pemberdayaan ekonomi mikro lainnya seperti koperasi pondok pesantren (koppontren), koperasi karyawan (kopkar) dengan target 500 setiap tahun.
"Peningkatan dan perluasan jaringan usaha dan akses permodalan melalui pengembangan dan penguatan koperasi wanita dapat mencegah feminisasi kemiskinan," jelas Pakde Karwo.
Langkah-langkah yang dilakukan Pemprov Jatim ini menghasilkan peningkatan indeks pembangunan gender dari tahun ke tahun. Berdasarkan data BPS Prov. Jatim, indeks pembangunan gender Jatim tahun 2012 mencapai 66,56, tahun 2013 mencapai 67,28, dan tahun 2014 meningkat menjadi 68,53.
Pakde Karwo menyampaikan, Pemprov Jatim melakukan kegiatan inovasi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Inovasi yang dilakukan seperti penyusunan Perda Prov. Jatim No. 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak, program penanggulangan feminisasi kemiskinan Pemprov Jatim, pengembangan koperasi perempuan di seluruh desa di Jatim, pemberian penghargaan bagi perusahaan Pembina tenaga kerja wanita terbaik, diklat kewirausahaan bagi anggota koperasi, tersedianya rumah sakit sayang ibu dan bayi, pendampingan ibu hamil risiko tinggi oleh kader, kerjasama Dinkesprov dengan TP PKK.
Selain itu, juga disusun SOP tanggap darurat bencana responsif gender, tersedianya loket pembayaran pajak khusus bagi lansia, ibu hamil, dan difabel di Kantor Samsat, Keluarga Bina Setara merupakan pengembangan model anggota keluarga saling menghormati di dalam keluarga maupun di luar lingkungan keluarga.
Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Jawa Timur Ny. Dra. Hj. Nina Soekarwo, MSi mengatakan, kebijakan daerah menjadi pertimbangan dalam menentukan program prioritas TP PKK yang berkelanjutan. Sebab, PKK Prov. Jatim merupakan mitra untuk membantu dan mendorong pemerintah dan masyarakat dalam mengakses program-program pembangunan baik di bidang kesehatan, pengentasan kemiskinan, pembangunan ekonomi maupun sosial budaya.
Lebih lanjut disampaikannya, Rakerda tahun ini merupakan langkah awal dalam rangka koordinasi dan menyinkronkan program kegiatan, sehingga program kerja yang disusun dapat langsung menyentuh masyarakat.
Menurutnya, program prioritas yang harus dilakukan TP PKK Prov. Jatim tahun 2016 adalah kesehatan. Pekerjaan yang terus dilakukan terkait derajat kesehatan keluarga yakni mendukung program pemerintah dalam menurunkan angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB) dan Balita (AKABA), serta eradikasi polio dan program Keluarga Berencana (KB). Salah satu caranya yakni dengan merevitalisasi posyandu di kabupaten/kota di Jatim.
"Paling prioritas bagi TP PKK Prov. Jatim adalah kesehatan yang juga menjadi grand strategi TP PKK Pusat. TP PKK Prov. Jatim memastikan masyarakat hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan untuk semua pada segala usia," jelasnya.
Selain kesehatan, program yang akan ditingkatkan TP PKK yakni meningkatkan pendapatan keluarga sebagai pengungkit ekonomi perempuan melalui pembinaan koperasi wanita. TP PKK Prov. Jatim juga melakukan peningkatan kewirausahaan bagi kelompok usaha bersama binaan TP PKK kabupaten/kota se-Jatim. "Pembinaan ketrampilan keluarga dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga.
Berbagai strategi dilakukan TP PKK Prov. Jatim antara lain peningkatan kinerja dan fungsi kesekretariatan; peningkatan kinerja Pokja I, II, III, IV; peningkatan kapasitas dan kompetensi kader; apresiasi kader; penyiapan kader PKK dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya; pendekatan partisipatif, persuasif dan personal; memantapkan jaringan komunikasi dari Pusat sampai Dasa Wisma; serta menyinkronkan dengan program prioritas pemerintah dan menjalin jejaring dengan program SKPD.
"TP-PKK dan semua kader PKK perlu melibatkan diri secara aktif, sistematis dan berkesinambungan dalam melaksanakan 10 Program Pokok PKK," kata Bude Karwo sapaan lekatnya.
Bude Karwo mengusulkan kepada pemerintah untuk mengupayakan adanya peraturan perundang-undangan yang lebih menjamin pelaksanaan gerakan PKK sesuai keputusan hasil Rakernas VIII PKK. (Humas Setdaprov. Jatim/team4k2
Post a Comment