SALATIGA - Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP menilai terwujudnya pemerintahan yang bersih dari korupsi dan tercapainya transparansi anggaran tak cukup dilakukan dengan membuka kanal informasi seluas-luasnya kepada masyarakat.
Menurutnya, diperlukan pula etika publik untuk pembaharuan dan perbaikan terhadap pelayanan, terlebih ketika muncul kesan bahwa etika publik disamakan dengan etika politik.
Hal itu diungkapkan Gubernur Ganjar Pranowo saat menjadi keynote speakerdalam acara Workshop Training of Trainers Tunas Integritas DPRD Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2015 di Hotel Grand Wahid Salatiga Senin (2/11 / 2015) sore.
Menurut Ganjar seseorang bisa disebut memiliki integritas tinggi sebagai pejabat publik harus pula disertai dengan keberanian menghadapi kenyataan untuk melakukan tindakan konkret.
"Seseorang dengan kemampuan seperti itu memang sulit, meski begitu sebenarnya hanya dibutuhkan kemauan saja. Kalau Anda lihat kasus jembatan timbang dan Samsat maka pengalaman seperti itu harus kita dorong terus agar lebih baik," katanya
Untuk itu dirinya berharap setelah adanya proses penandatanganan pakta integritas antara DPRD Jawa Tengah dan pemerintah Kabupaten Kendal dapat terjalin persepsi yang sama mengenai apa itu integritas.
Sehingga ke depannya publik dapat melihat apa saja yang dikerjakan oleh pemerintah dan dewan, terutama yang terkait dengan upaya menekan gratifikasi, korupsi dan penyelamatan uang negara.
"Saya berharap tandatangan yang dibubuhkan tidak hanya sekadar tandatangan. Tapi akan merubah suatu sistem lebih baik, transparan dan akuntabel sebagai tindakan nyata gerakan antikorupsi," terangnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Jateng Rukma Setiabudi mengatakan terjadinya perilaku korupsi antara lain disebabkan masih minimnya pengetahuan para anggota dewan.
Oleh karena itu dirinya berharap usai workshop para anggota dewan lebih dapat merespon segala dinamika yang ada di Jawa Tengah dengan sikap yang kritis inovatif dan produktif demi tercapainya harapan masyarakat.
"Semangat pemberantasan korupsi harus terus digaungkan. Artinya lewat penandatanganan pakta integritas adalah upaya awal sebagai komitmen untuk tidak melakukan korupsi," katanya
Mengenai kegiatan TOT, Rukma berpendapat merupakan sarana yang efektif dan bersifat edukatif dalam upaya mencegah korupsi dimana para peserta diberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai mana yang boleh dan tidak.
"Kami akan terus mengupayakan kegiatan seperti ini di seluruh kabupaten di Jateng agar semuanya sadar dan tahu mana-mana yang boleh dan tidak, yang terkadang selama ini kurang begitu dipahami.Sehingga cita-cita Jawa Tengah terbebas dari korupsi bisa terwujud, meskipun hal itu sulit," terangnya
Sumber : (Humas Jateng)
Post a Comment