SEMARANG - Penguatan budaya antikorupsi tengah dilakukan oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Rektor IPDN Prof Ermaya Suradinata mengemukakan, upaya tersebut ditempuh melalui penggunaan sistem onlinepada seleksi penerimaan calon praja (SPCP) 2015 agar semakin transparan. Sistem penerimaan ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang menerapkan metode manual.
"Ini tahun pertama dimulainya sistem online untuk SPCP IPDN yang diharapkan lebih bagus lagi dari tahun sebelumnya. Sampai saat ini saya sudah menerima lebih dari tujuh ribu peserta dan akan terus bertambah sesuai jadwal pendaftaran yaitu tanggal 5 hingga 12 Oktober 2015," terangnya saat menghadiri video conference Sosialisasi Antikorupsi Melalui Sistem Aplikasi Online SPCP IPDN Tahun 2015 di Ruang Rapat Gedung A Lantai II Kantor Gubernur, Rabu (7/10).
Selain pendaftaran yang transparan, lanjutnya, dia juga memperketat tahapan seleksi. Ermaya membeberkan, seleksi administrasi secara online dilaksanakan pada 6 hingga 13 Oktober 2015. Hasil dari seleksi administrasi akan diumumkan melalui website pada 14 Oktober 2015.
Apabila pendaftar lolos seleksi administrasi, mereka berhak mengikuti tes kompetensi dasar (TKD) secara online pada 17 hingga 20 Oktober 2015 di provinsi masing-masing. Pengumuman hasil TKD pada 21 Oktober 2015.
"Akan ada dua tahap tes kesehatan. Tes kesehatan pertama dilaksanakan pada 26 dan 27 Oktober. Kami, Kemendagri sudah bekerjasama dengan TNI, baik tingkat Kodam, Korem, maupun angkatan laut. Diharapkan mereka dapat melihat langsung bagaimana fisik peserta. Hasil tes kesehatan pertama diumumkan pada 28 Oktober.
Sementara itu, tes kesehatan kedua dilaksanakan pada 29 Oktober hingga 1 November. Pada tahap ini, kesehatan organ dalam peserta akan diperiksa," jelasnya.
Tes kesamaptaan, imbuhnya, dilaksanakan pada 3 hingga 4 November di Jasdam atau Jasrem.
Selanjutnya, tes psikologi, integritas, dan kejujuran dilaksanakan pada 6 hingga 9 November. Tes penentuan akhir (pantukhir) dilaksanakan pada 15 hingga 17 November di kampus IPDN,Jatinangor.
Pada tes pantukhir, akan dilaksanakan verifikasi administrasi dan pengulangan tes (khusus untuk tes kesehatan, tes kesamaptaan, dan TKD). Pengumuman hasil TKD ulang dan wawancara oleh tim pantukhir pusat pada 22 November.
Sementara itu, pengumuman akhir apakah peserta seleksi lolos sebagai praja disampaikan pada 24 November. Ermaya menegaskan, seleksi tersebut tidak dipungut biaya apapun.
Kuota Praja Turun
Pada tahun ini, Ermaya menjelaskan kuota praja untuk seluruh Indonesia turun. Dari 1697 calon praja (secara nasional) yang diusulkan kepada Menteri PAN-RB, hanya disetujui 900 orang. Akibatnya, kuota praja untuk masing-masing daerah pun berkurang."Tahun depan akan kami upayakan untuk bisa menambah kuota. Perlu argumen yang kuat untuk itu," ujarnya.
Ermaya memaklumi, jika penurunan kuota praja dikeluhkan pemerintah provinsi. Beberapa provinsi yang akhirnya mengusulkan penambahan kuota calon praja adalah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kalimantan Barat.
Plh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Ir Djoko Sutrisno MSi menyampaikan jumlah pegawai Provinsi Jateng yang akan pensiun dari tahun ke tahun bertambah. Apalagi ditambah adanya moratorium CPNS umum yang diputuskan oleh pemerintah pusat.
Jika kuota calon praja menurun, maka pemenuhan kebutuhan pegawai Pemprov Jateng akan tertunda. Tidak tercukupinya jumlah pegawai bisa memengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Tahun ini kuota calon praja untuk Jawa Tengah hanya 56 orang, menurun apabila dibandingkan tahun lalu sekitar 100 orang. Mohon untuk diperjuangkan lagi pada tahun depan," harapnya
Sumber : (humas jateng)
Post a Comment