SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memberikan stimulan Perpusatakaan Desa/Kelurahan sejak tahun 2013, dan sampai saat ini sudah terbangun 883 unit.

Hal itu juga sejalan dengan stimulan program Perpustakaan Desa/Kelurahan dari pemerintah pusat, sejak tahun 2008 sampai sekarang bantuan yang sudah diserahkan sebanyak 1.137 unit.

Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim H. Akhmad Sukardi saat membuka acara Rapat Koordinasi Hibah Buku dan Rak Perpustakaan Desa/Kelurahan Provinsi Jatim, di Kantor Badan Perpustakaan dan Kearsipan (Baperpusip) Prov. Jatim, Surabaya, Senin (27/10) malam.

Ia mengatakan, untuk memeratakan layanan perpustakaan hingga ke semua desa/kelurahan maka program Perpustakaan Desa/kelurahan harus dilanjutkan.

Caranya dengan mengalokasikan sebagian anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD masing-masing untuk perpustakaan. "Saya yakin semakin dekat masyarakat dengan layanan perpustakaan maka akan mempercepat terwujudnya masyarakat Jatim yang cerdas dan sejahtera," terangnya.

Menurutnya, untuk membangun perpustakaan yang sesuai standar nasional tidak semudah yang dibayangkan. Beberapa permasalahan yang terjadi diantaranya kurangnya ketersediaan SDM di bidang perpustakaan, rendahnya kemauan politik para pengambil kebijakan untuk menjadikan perpustakaan sebagai program prioritas, serta kurangnya anggaran yang diperuntukkan untuk membangun perpustakaan. "Terkadang ada beberapa kepala daerah yang belum memahami arti penting perpustakaan di tengah-tengah masyarakat," imbuhnya.

Namun demikian, lanjutnya, ditengah berbagai permasalahan yang ada Baperpusip Prov. Jatim dan Kearsipan Kabupaten/Kota di Jatim tetap dapat meraih prestasi dalam lomba-lomba yang diadakan oleh Perpustakaan Nasional maupun Arsip Nasional. Diantaranya juara I nasional penyelenggaran kearsiapan tahun 2015, dan juara II nasional Lomba Pustakawan berprestasi.

Ia menjelaskan, tugas Baperpusp adalah tugas mulia, salah satunya dengan mengurangi buta aksara di Jatim dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Karenanya semua pihak harus ikut berperan aktif dalam pembangunan masyarakat Jatim, khususnya dalam peningkatan angka IPM (Indeks Pembangunan Manusia).

Indikator untuk menentukan angka IPM, antara lain angka melek huruf, tingkat pendidikan masyarakat, indikator kesehatan, dan daya beli masyarakat. Berdasarkan data dari BPS tahun 2013, saat ini angka IPM Jatim masih 73,54 di bawah provinsi lain di Pulau Jawa, dan masih dibawah rata-rata nasional. "Yang perlu kita diskusikan bersama adalah peran perpustakaan umum sangat strategis, utamanya untuk meningkatkan anka IPM di Jatim baik melalui perpustakaan keliling atauupun perpustakaan desa/kelurahan," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Baperpusip Prov. Jatim Sujono, MM, mengatakan, tujuan rakor tersebut diantaranya untuk membangun sinergi antara lembaga perpustakaan dan kearsipan di tingkat desa, desa, Kab/kota, dan provinsi, serta sinkronisasi program kegiatan hibah buku dan rak perpustakaan dan lembaga kearsipan se provinsi Jatim.

Rakor yang diikuti oleh semua Kepala UPT Perpusatakaan, pustakawan, dan arsiparis seprovinsi Jatim dilaksanakan mulai tanggal 27 sampai dengan 29 Oktober 2015.


Sumber : Humas Jatim

Post a Comment