JAKARTA - Di tengah melemahnya kondisi ekonomi bangsa yang kian mencekik rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) justru terus meminta berbagai tunjangan dan fasilitas. Mulai dari persoalan tujuh proyek di DPR kini muncul rencana kenaikan tunjangan wakil rakyat. Hal paradoksal di tengah kebutuhan ekonomi yang kian mencekik rakyat kebanyakan.
Menanggapi hal itu, Direktur Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafy mengatakan, Pemerintah terus didesak agar APBN 2016 dapat digunakan untuk menaikkan tunjangan DPR. "Semuanya mengerucut dikewenangan menteri keuangan," katanya.
Lanjut Uchok ada sejumlah item yang dimungkinkan naik di APBN 2016 mendatang. Diantaranya tunjangan kehormatan untuk Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang bila dirinci Ketua AKD akan diusulkan menjadi Rp11,1 juta (sebelumnya Rp6,6 juta), Wakil Ketua AKD diusulkan menjadi Rp10,7 juta (sebelumnya Rp6,4 juta) serta anggota DPR menjadi Rp9,3 juta dari sebelumnya Rp5,5 juta.
Sementara untuk tunjangan komunikasi intensif, Uchok menyebut DPR juga berupaya mengajukan proposal untuk dinaikkan kepada menteri keuangan. Rinciannya sebagai berikut, Ketua AKD diusulkan Rp18,7 juta (sebelumnya Rp16,4 juta), Wakil Ketua AKD menjadi Rp18,1 juta serta anggota menjadi Rp15,6 juta.
Tunjangan lainnya juga diajukan untuk mengalami kenaikan yakni di nomenklatur tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran untuk Ketua AKD diusulkan menjadi Rp7 juta (sebelumnya Rp5,2 juta), Wakil Ketua AKD menjadi Rp6 juta yang sebelumnya Rp4,5 juta serta anggota DPR, dari Rp3,7 juta menjadi Rp5 juta.
Uchok menegaskan pihaknya meminta agar Menteri Keuangan tetap mempertahankan Keputusan Menkeu tertanggal 9 Juli tentang tunjangan DPR. Dia beralasan, situasi ekonomi saat ini cukup memberatkan masyarakat. "Masa tunjangan Anggota DPR mau naik, sedangkan rakyat sendiri mata pencarian tidak naik naik. DPR itu, jangan hanya memperjuangankan isi perut sendiri, rakyat juga harus makmur lebih dulu," tegas Uchok.
Namun saat dikonfirmasi tentang rencana kenaikan tunjangan DPR, Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Dimyati Nataksumah membantah informasi dari Centre for Budget Analysis (CBA). "tidak ada kenaikan (tunjangan DPR)," tepis politisi PPP ini
Justrru Dimyati menuturkan anggaran DPR di APBN 2016 mengalami penurunan dibanding tahun anggaran 2015. Dia mengaku saat ini pihaknya justru berusaha agar anggaran DPR tidak berkurang. "Yang ada saat ini kita sedang berusaha anggarannya tidak berkurang," terang mantan Bupati di Banten ini.
DPR RI sebaiknya mampu mengelola komunikasi publik dengan baik. Produksi informasi yang bertendensi negatif di depan publik lebih baik dihindari. Apalagi, kinerja DPR selama setahun terakhir belum menunjukkan hasil kerja yang positif.
Sumber : inilah.com
Post a Comment